Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penyelarasan Kurikulum Pelatihan dan Kebutuhan DUDIKA di Kantor Bakorwil Malang, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Kerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jawa Timur yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur.
![]() |
| Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar |
"Pembangunan SDM vokasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong antara Pemerintah, dunia pendidikan, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri untuk menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja," ujar Asep Kusdinar.
Menurut Asep, tantangan ketenagakerjaan saat ini menuntut adanya sinergi nyata antar-sektor. Tujuannya jelas, yakni melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi dinamika perkembangan industri yang bergerak cepat.
Ia menilai, penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan riil DUDIKA menjadi langkah strategis sekaligus solusi konkret untuk mendongkrak kualitas lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi di Jawa Timur. Oleh karena itu, ruang diskusi seperti ini harus dimaksimalkan untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi kolaboratif yang dapat memperkuat keterhubungan (link and match) antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Lulusan yang dihasilkan tidak hanya punya kompetensi akademik, tapi juga keterampilan yang relevan dan siap kerja," tambahnya.
Ke depan, Bakorwil Malang berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung penguatan koordinasi lintas sektor di wilayah kerjanya. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar Pemprov Jatim dalam mengerek kualitas tenaga kerja sekaligus mendongkrak daya saing daerah.
Sebagai informasi, agenda strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, KADIN Jatim, kalangan perguruan tinggi, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi.[yep/red]

